Hukum tata negara

Saya menjual Hukum Tata Negara ( pasca Perubahan UUD NRI 1945) - I Gede Yusa seharga Rp64.000. Dapatkan produk ini hanya di Shopee! https://shopee.co.id/arisbaperti17/581920812/ #ShopeeID

Contoh Proposal Skripsi Hukum Perdata Bisnis PDF Check more at https://jago-office.my.id/contoh-proposal-skripsi-hukum-perdata-bisnis-pdf/

Pengertian Hukum Tata Negara adalah suatu cabang ilmu hukum yang mempelajari tentang susunan, fungsi, dan...

[Part 1] Hi! This is my current infographic that I made with my team as one of our final exam tasks. This infographic contains the types of land rights that exist in Indonesia, in accordance with applicable law, namely Agrarian Law (Hukum Agraria).

Foto: OJK (Ari Saputra/detikcom) Jakarta - Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjadi satu-satunya yang memiliki hak untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Kewenangan itu pun mendapat kritik dari berbagai pihak. Salah satunya dari Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi. Menurut Rully, pemberian kewenangan penyidikan kepada OJK bertentangan dengan UU No 2…

JAKARTA- Sembilan fraksi menyetujui agenda revisi UU 6/2014 tentang Desa. Salah satu poin krusialnya mendukung perpanjangan jabatan kades yang mulanya 6 tahun menjadi 9 tahun dalam satu periode. DPR menjadikan RUU perubahan UU Desa menjadi agenda inisiatif perubahan dari lembaga DPR yang akan disahkan dalam rapat paripurna pada Selasa (11/07). Merespons hal itu, Koordinator Pengurus Kajian dan Analisis Kebijakan Publik Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara Se-Indonesia (AMHTN-SI), A Fahrur…

Judul Tesis Normatif Hukum Bisnis Check more at https://jago-office.my.id/judul-tesis-normatif-hukum-bisnis/

Pemohon Prinsipal didampingi kuasanya saat diwawancara media elektronik seusai sidang pendahuluan perkara pengujian UU Peradilan Tata Usaha Negara, Rabu (23/8) di Gedung MK. JAKARTA ,25 Agustus 201…

FAKTUALid – Pihak leasing diberi keluasaan menyita barang setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi Undang-Undang No. 42/1999…