Undang undang dasar 1945

Temukan penjelasan yang mendalam tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan konstitusi negara Indonesia. Pelajari sejarah, prinsip-prinsip, dan perubahan-perubahannya untuk memahami dasar negara kita.
ISI & MAKNA PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR (UUD) 1945 Indonesian, Kata-kata, Teks, Negara, Kata, Reni, Save, Nishinoya

Berdasarkan teks alinea 1-4 pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sebagai bagian sejarah maka penting bagi kita mengetahui pembukaan undang-undang dasar (UUD) 1945 termasuk amandemen terbaru namun untuk saat ini mari pelajari. Isi dan Makna Pembukaan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 Isi Pembukaan UUD 1945 Alinea pertama: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri…

AvatarS
Sheldadelvina

Susunan organisasi PPKI terdiri atas ketua, wakil ketua dan 19 anggota lainnya. Namun, ada penambahan 6 anggota yang dilakukan tanpa sepengetahuan pihak Jepang.

AvatarJ
Jeaniceice
Membentuk Keluarga Membentuk keluarga adalah salah satu keinginan dan tugas penting bagi setiap warga negara di Indonesia. Hak untuk melaksanakan perkawinan dan membentuk keluarga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1). Pernikahan dan keluarga adalah institusi yang sangat berarti dalam sebuah masyarakat. Membentuk keluarga adalah bagian dari upaya untuk menciptakan dan mempertahankan keutuhan keluarga. Perkawinan adalah ikatan suami istri yang sah yang dibangun ata...

Membentuk Keluarga Membentuk keluarga adalah salah satu keinginan dan tugas penting bagi setiap warga negara di Indonesia. Hak untuk melaksanakan perkawinan dan membentuk keluarga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1). Pernikahan dan keluarga adalah institusi yang sangat berarti dalam sebuah masyarakat. Membentuk keluarga adalah bagian dari upaya untuk menciptakan dan mempertahankan keutuhan keluarga. Perkawinan adalah ikatan suami istri yang sah yang dibangun ata...

Avatar
Mediakit
Piagam Jakarta merupakan sebuah bentuk dari dokumen historis yang menjadi hasil dari adanya kompromi silang antara pihak Islam dengan pihak kebangsaan atau nasionalis yang terbentuk di dalam BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia serta digunakan untuk menjadi sebuah jembatan pen perbedaan dalam domino88 serta negara yang ada. Piagam Jakarta juga sering disebut dengan Jakarta Charter, hal tersebut dikarenakan Piagam Jakarta merupakan piagam atau sebuah naskah yang dis Indonesia, Lima, Jakarta, Kemerdekaan Indonesia, Karena, Salah

Piagam Jakarta merupakan sebuah bentuk dari dokumen historis yang menjadi hasil dari adanya kompromi silang antara pihak Islam dengan pihak kebangsaan atau nasionalis yang terbentuk di dalam BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia serta digunakan untuk menjadi sebuah jembatan pen perbedaan dalam domino88 serta negara yang ada. Piagam Jakarta juga sering disebut dengan Jakarta Charter, hal tersebut dikarenakan Piagam Jakarta merupakan piagam atau sebuah naskah yang…

Avatar
amelia putri
JAKARTA - Praktisi hukum J.J. Amstrong Sembiring menilai putusan terkait dengan perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). "Putusan MK yang membuat norma baru dengan memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK. Hal ini melampaui kewenangan MK karena Undang-Undang Dasar 1945 mengatur Pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang dan norma di dalamnya atau positive legislator," kata J.J. Amstrong Sembiring dalam…

JAKARTA - Praktisi hukum J.J. Amstrong Sembiring menilai putusan terkait dengan perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). "Putusan MK yang membuat norma baru dengan memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK. Hal ini melampaui kewenangan MK karena Undang-Undang Dasar 1945 mengatur Pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang dan norma di dalamnya atau positive legislator," kata J.J. Amstrong Sembiring dalam…

Avatar
Konfrontasi.com
Prof Yusril: Penerbitan STNK dan SIM Masuk Ranah Administrasi Negara, Kepada Instansi Mana Diberikan, Wewenang Pembuat UU Tribratanews.com – Pakar hukum tata negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra SH, MSi, menyatakan para pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, tidak secara jelas dan argumentatif mengemukakan kedudukan hukum atau legal standing-nya dalam men Jakarta, Indonesia, Thailand, Koran, Islam, Negara, Dan, Talk, Tak

Prof Yusril: Penerbitan STNK dan SIM Masuk Ranah Administrasi Negara, Kepada Instansi Mana Diberikan, Wewenang Pembuat UU Tribratanews.com – Pakar hukum tata negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra SH, MSi, menyatakan para pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, tidak secara jelas dan argumentatif mengemukakan kedudukan hukum atau legal standing-nya dalam…

Avatar
Berita Polisi Tribratanews